Pajak Penghasilan Pasal 22 | Pandu Pajak

pajak pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 | Pandu Pajak Yang Belum Bayar Pajak, Siap-siap Polisi Bakal Razia STNK Awal Mei. Sesuai Pasal 70 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ... Namun, yang menjadi suatu argumentasi dari aspek yuridis, lanjut Budiyanto, bahwa pajak mati dapat dilakukan penegakan hukum dengan tilang sesuai kewenangan tugas ...
Source:https://pandupajak.files.wordpress.com/2014/08/08fd0-pasal22.jpg

PPh Pasal 22
Duh, Koperasi di RI Masih 'Buta' soal Perpajakan. sejak setahun terakhir DJP Sumsel-Babel gencar menggelar sosialisasi ke kalangan pemilik koperasi terkait kewajiban pajak mereka, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22 ...
Source:https://image.slidesharecdn.com/pasal22-131212080958-phpapp01/95/pph-pasal-22-6-638.jpg?cb=1386835847

POTPUT
01_Form Induk 1771_Rp_2010. PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA WAJIB PAJAK : NO. 14. 5. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22. 6. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI. 11. JUMLAH JML 0 0 Catatan ...
Source:https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCEnnDXxQgPR7oF7lmn6C8GfIiX-H70OYxIDGFQA7KxmVSqh1wyfVLSflmOMzHk0UHQby0hmuu7hr94ZOaDym4UIhLk6OmwKtzhxh7w2Rh-QyoW7ikMWP7nG8SSxeidKg_4gti90occUq0/s1600/Pemungut+PPh+Pasal+22.png

Cara Perhitungan dan Pembayaran PPN dan PPH Pasal 22 | Guru ...
Sri Mulyani Gagalkan Penyelundupan Tekstil Bernilai Miliaran. "Bea Cukai bekerja sama dengan PPATK, Ditjen Pajak, Kepolisian, dan Inspektorat Jenderal Kementerian ... Lanjut Sri Mulyani, PT SPL dijerat dengan Pasal 103 huruf a atau pasal 102 huruf F UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 ...
Source:http://kp2kppacitan.files.wordpress.com/2012/08/spt-pph-pasal-22.png

Surat Setor Pajak PPH Pasal 22 (SSP - PPH 22) - PT Zahir Internasional
Menteri Jonan Amandemen 27 Kontrak Tambang Mineral dan Batu Bara. Sabtu (22/4/2017). Amandemen ini bertujuan melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 169 dan agar usaha pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi ...
Source:http://www.zahir.info/images/Image_Laporan/SSP-PPh_1.5_1.jpg

Thanks for viewing..

powered by blogger